Home » Mata Pelajaran » PKn » Makalah “Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi”

Makalah “Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi”

Kata Pengantar

Hanya oleh karunia Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa menyelesaikan pembuatan makalah ini, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya.

    Makalah ini saya susun untuk menyelesaikan tugas dari guru bidang studi kewarganegaraan dengan judul makalah “Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi”. Sistematika makalah ini dimulai dari pengantar yang merupakan apersepsi atas materi yang telah dan akan dibahas dalam bab tersebut yang dirangkai dengan peta konsep. Selanjutnya, pembaca akan masuk pada inti pembahasan dan diakhiri dengan penutup berupa kesimpulan dan saran. Dengan makalah ini, diharapkan pembaca dapat mengkaji berbagai fenomena dan permasalahan yang mereka temui sehari-hari dalam hidup bermasyarakat.

    Saya juga berterima kasih atas dukunga guru dan teman, sehingga makalah ini dapat saya buat berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lewati. Semoga makalah ini dapat disimpan dengan baik, agar dapat terus dipelajari, dan dapat memberikan wawasan baru bagi yang membacanya.

    Akhirnya, sesuai pepatah “tiada gading yang tak retak,” saya mengharapkan saran dan kritik atau penilaian tentang cara saya menyusun dan membuat makalah ini. Kebenaran dan kesempurnaan hanya Allahlah yang Punya dan Mahakuasa. Saya juga berterima kasih pada pihak yang membantu pembuatan dan penyusunan makalah ini. Termasuk yang membantu mencetak makalah ini.

Terima Kasih

Barru,         Maret 2012

 

Nur Khalisa Syafar

    Nis. 11062

Daftar Isi

 

Kata pengantar                            1

Daftar isi                            2

Bab I pendahuluan                            3

Bab II pembahasan                            4

  1. Pengertian dasar negara                             4
  2. substansi dasar negara                            5

bab III penutup                            10

  1. kesimpulan                            10
  2. saran                            10

 

Bab I

(pendahuluan)

Dalam pidato di depan Sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila, Ir. Soekarno mengusulkan konsep dasar negara. Ia antar lain mengatakan sebaga berikut.

“paduka tuan ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka Tuan ketua kehendaki! Paduka tuan ketua minta dasar, minta Philosophische gondslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, paduka tuan ketua yang mulia meminta suatu “Weltanschauuung“, di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu”.

    “kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak diantara negeri yang merdeka itu berdiri di atas satu     “Weltanschauuung“. Hilter mendirikan Jermania di atas ‘national-sozialistische
Weltanschauuung’, filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas suatu “Weltanschauuung“, yaitu Marxistische, Historish-materialistische Weltanschauuung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas ‘Tennoo Koodoo Seishin’. Di atas ‘tennoo Koodoo Seishin’ Inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu ‘Weltanschauuung, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia : Apakah ‘Weltanschauuung‘ kita, jikalau kita hendak mendirian Indonesia yang merdeka?”.

    Kutipan diatas menunjukkan bahwa ibarat orang hendak mendirikan sebuah gedung yang memerlukan fondasi atau landasan yang kokoh, begitu pulalah kiranya jika sebuah bangsa hendak mendirikan negara. Bangsa itu memerlukan landasan bagi bangunan negara yang kokoh pula. Karena hakikat hidup bernegara adalah mengatur kehidupan bersama sehingga terwujud kesejahteraan bersama, maka fondasi itu tentu berupa gagasan pokok/dasar yang menjadi acuan pokok (dasar dan sumber) aturan ketika sebuah bangsa hendak mengatur kehidupannya.    

 

Bab II

(Pembahasan)

1. Pengertian Dasar Negara

    Istilah dasar negara memiliki padanan kata philosophische grondslag (Belanda) berarti norma (lag) dasar (gronds) yang bersifat filsafati (philosophische),
dan Weltanschauuung (Jerman) berarti pandangan mendasar (anschauuung) tentang dunia (welt).

    Jadi, kedua istilah itu mempunyai kesamaan makna, yaitu: ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran mendalam (pemikiran filsafati) mengenai dunia dan kehidupan di dunia, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Ajaran semacam itu dalam bahasan inggris disebut ideology, yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ideologi.

    Beberapa definisi tentang ideologi menurut para ahli, menunjukkan bahwa ideologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok sebagai berikut:

  1. Gagasan-gagasan di dalam ideologi bersifat sistematis; artinya, gagasan tersusun secara padu, unsur-unsurnya tidak bertentangan satu sama lain.
  2. Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya atau yang mempercayainya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.
  3. Gagasan-gagasan yang ada di dalam sebuah ideologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar isa dilaksanakan/operasioal.

     

Contoh :

  • Bangsa Amerika dan bangsa-bangsa Barat lainnya umumnya menganut ideologi libelarisme, yang dalam bidang ekonomi berupa kapitalisme.
  • Sampai tahun 1990-an kebanyakan bangsa yang hidup di Eropa Timur masih menganut ideologi sosialisme dan/ atau komunisme/ Marxisme. Bangsa Cina di RRC dan bangsa Korea di Korea Utara sampai kini asih menganut ideologi komunisme.
  • Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila.

     

    Jadi, dasar negara sesungguhnya sama dengan ideologi negara, sama dengan dasar filsafat kenegaraan atau pandangan dasar kenegaraan.

2. Subsansi Dasar Negara

    Sebuah dasar negara umumnya dikembangkan berdasarkan keyakinan tertentu tentang hakikat manusia. Pada umumnya diakui bahwamanusia adalah makhluk ciptaan uhan yang memiliki dua dimensi, yaitu sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki kebebasan individual, sementara sebagai makhluk sosial manusia terikat dalam kebersamaan.

    Ada pemikir dasar negara yang mengutamakan salah satu dari kedua dimensi itu. Namun ada juga yang melihatkeduanya sebagai sesuatu yang padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Liberalisme misalnya, lebih mengutamaka kebebasan atau sisi individualitas manusia. Sedangkan sosialisme lebih mengutamakan dimensi kebersamaan atau sosialitas manusia. Pandangan tentang hakikat manusia itu menentukan pandangan tentang ajaran moral, kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi yang harus diperjuangkan para penganut dasar negara yang bersangkutan.

  1. Liberalisme

    Dalam liberalisme manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas, rasional, dan mampu memperbaiki diri sendiri (Macridis, 1986; Goodwin, 1982). Manusia adalah makhluk bebas dan bermartabat mulia yang kebebasan dan martabatnya tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Manusia itu saling berbeda satu dengan yang lain, karena secara alamiah mereka bebas dan merdeka. Kebebasan manusia adalah nilai utama dalam ajaran liberalisme. Bahkan kebebasan itu menjadi sarana bagi setiap individu dalam mengejar kepentingan mereka masing-masing.

  • Ajaran moral liberalisme

Liberalisme mengandung prinsip-prinsip/ajaran moral, politik, dan ekonomi yang mengatur kehidupan bersama. Prinsip moral liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi manusia seperti hak kebebasan, hak kemuliaan, dan hak hidup manusia. Kekerasan terhadap manusia tidak dapat diterima kecuali dalam peperangan, yang dimaksudkan untuk mempertahankan kebebasan masyarakat itu sendiri. Libera isme juga menjunjung tinggi toleransi. Masyarakat liberal bangga atas sikap toleran mereka, dan sekaligus menentang penindasan terhadap pandangan-pandangan yang berbeda atau ekstrem.

  • Ajaran politik liberalisme

Prinsip politik liberalisme mencakup pengakuan atas hak-hak asasi politik, seperti hak-hak berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis, hak partisipasi, hak memutuskan bentuk kenegaraan yang akan dibangun, dan hak menentukan kebijakan pemerintah. Perwujudan hak berbicara dan hak memilih mensyaratkan kebebasan warga untuk memilih beragam doktrin politik yang berkembang di masyarakat. Olh karea itu, pemilihan umum harus diikuti oleh banyak partai politik.

    Menurut Henry B. Mayo, dmokrasi yang dikembangkan berdasarkan liberalisme di Barat dilandasi oleh sejumlah nilai. Nilai-nilai itu menjadi landasan etis dalam pelaksanaan demokrasi di negara-negara barat. Beberapa nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
  2. Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai
  3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
  4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai seminimal mungkin
  5. Mengakui dan menggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat seperti, keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan sebagainya
  6. Menjamin tegaknya keadilan
  • Ajaran Ekonomi Liberalisme

Dalam bidang ekonomi, kebebasan juga menjadi nilai utama liberalisme. Kebebasan terkait erat dengan prinsip laissez-fairi, yang keinginan campur tangan negarasedikit mungkin dan kebebasan semaksimal mungkin bagi perjuangan kepetingan masing-masing individu. Kemakmuran masing0masing orang diusahakan dengan jalan memberi kesempatan sebebas-bebasnya kepada masing-masing orang untuk mengejar kepentingan dirinya. Liberalisme mengutamakan perekonomian swasta, sistem perdahgangan bebas, atau kapitlisme. Liberalisme mengakui dan menjamin hak-hak dan kebebasan-kebebasan perorangan dalam kegiatn ekonomi. Liberalisme juga menghargai hak seserang untuk memuaskan keinginan-keinginan menurut caranya sendiri dan untuk menggunakan kekayaannya sesuai keputusan pribadi masing-masing.

  1. Sosialisme

    Sosialisme lahir sebagai reaksi atas krisis sosial akibat industrialisasi dan cara produksi liberal-kapitalisme di abad ke- 19. Sistem ekonomi kapitalis yang digerakkan oleh prinsip persaingan bebas antar pihak dalam mencari sebanyak mungkin keuntungan pribadi telah menempatkan kaum buruh dalam posisi ang semakin lemah, terbelenggu oleh kemiskinan, ketergantungan, penghisapan, dan keterbelakangan di hadapan kaum pemodal yang semakin kaya dan sejahtera.

  • Ajaran moral sosialisme

Sosialisme berpandanagn bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk kretif dan dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melaluyi kerja bersama. Manusia pada dasarnya berwatak sosial dan memiliki rasa kesetiakawanan atau solidaritas. Oleh karena itu, maka kerjasama/koperasi itu merupakan sesuatu yang alamiah bagi manusia, dan skaligus merupakan organisasi sosial yang diperlukan manusia. Sosialisme berpendapat bahwa manusia saling tergantung tidak saja dalam hal materi namun juga dalam hal budaya dab spiritual. Manusia tidak mungkin sepenuhnya berada di luar masyarakat. Manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh lingkungan, bukan pribadi yang memiliki sifat-sifat turunan atau bawaan semata.

  • Ajaran ekonomi sosialisme

Menurut Heuken SJ (1988), pokok-pokok ajaran dan teori sosialisme meliputi hal-hal berikut ini:

  1. Penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi; pengambilalihan alat-alat produksi oleh negara atau langsung oleh kaum buruh; pembagian kembali milik pribadi.
  2. Perlindungan bagi kaum buruh terhadap penghisapan kemiskinan, pengangguran dalam betukn jaminan kerja bagi semua; pembentukan koperasi produktif bagi kaum buruh; pemberian hak bagi kaum buruh untuk ikut dalam penentuan kebijan perusahaan melalui wakil-wakil buruh atau melalui serikat-serikat buruh; partisipasi dalam laba perusahaan atau ikut memiliki perusahaan.
  3. Perubahan struktur kekuasaan ekonomi dengan jalan pengawasan negara terhadap perusahaan monopoli, pengaembangan perusahaan milik negara, perencanaan produksi dan pembagian hasil produksi oleh negara.
  4. Perubahan struktur kekuasaan dengan memaksakan pengakuan terhadap kesamaan kedudukan semua warga negara, atau dengan penyerahan kekuasaan kepada kelas yang bekerja saja.
  5. Perjuangan melawan privilese-privilese pendidikan yang dimiliki oleh kelas menengah dan kelas atas.
  • Ajaran politik sosialisme

Menurut pandangan sosialisme, bekerja dalam sistem kapitalis tidak dapat dinikmati karena sistem kerjanya bersifat eksploitatif. Sedangkan bekerja dalam sistem sosialis pasti menyenangkan karena berwatak sosial. Kerja dalam sistem kapitalis telah menimbulakan kemiskinan yang secara mencolok ditunjukkan oleh ketidakmampuan buruh untuk membeli barang-barang yang telah diproduksinya sendiri. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi keprihatinan utama sosialisme.

  1. Marisme/komunisme

    Marxisme/Komunisme adalah ajaran Karl Marx yang kemudian direvisi oleh Lenin, Stalin, dan Mao Tze Dong.

  • Ajaran moral komunisme

Prinsip moral utama komunisme adalah bahwa segala jalan dianggap halal, asal membantu mencapai tujuan, termasuk pemerintahan diktatur oleh partai komunis. Ini terbukti dngan dilakukannya pembunuhan massal di Rusia, RRC dan Kamboja, dan peistiwa Madiun dan G-30-S/PKI. Setiap bentuk asli komunisme pasti ateis, karena komunisme berdasarkan materialisme, yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan, sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama.

  1. Pancasila

    Menurut pancasila, manusia pada hakikatnya makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat mono-dualis. Manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Menurut pancasila kedua hal itu harus selaras dan seimbang. Kebebasan individu tidak boleh merusak semangat kerjasama antarwarga, namun kerjasama antar warga juga tidak boleh mematikan kebebasan individu.

        Sistem politik yang sesuai dengan dasar pancasila adalah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sistem perekonomian yang dikehendaki adalah sistem ekonomi kerakyatan dimana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utamanya. Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demorkrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

        Negara mengambil peran penting dalam kehidupan ekonomi dengan menguasai sektor-sektor perekonomian yang “menguasai hajat hidup orang bayak”, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” dan memanfaatkannya bagi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun sektor swasta juga harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Demikian pula halnya dengan koperasi, yang merupakan wadah kegiatan ekonomi rakyat di luar sektor swasta. Hak milik pribadi dijamin dan dilindungi oleh negara, namun juga diakui bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Hak-hak kaum buruh dan fakir miskin juga dijamin dan dilindungi.

 

Bab III

(Penutup)

Kesimpulan

  1. Setiap bangsa mendirikan negara dengan didasarkan pada dasar negara tertentu.
  2. Dasar negara adalah prinsip-prinsip atau norma dasar yang harus dijadikan dasar dan sumber bagi seluruh hukum yang akan disusun dalam satu negara
  3. Dasar negara menjadi pedoman hidup bernegara baik bagi penyelenggara negara maupun rakyat
  4. Terdapat berbagai macam dasar negara seperti, liberasisme, sosialisme, komunisme.
  5. Bangsa Indonesia menjadikan pancasila sebagai dasar negaranya.

 

Saran

    Mari kita bersatu untuk menjaga kesatuan negara kita dan tetap berpegang kepada dasar negara kita yaitu Pancasila. Terutama bagi kitapelajar, yang masih berusaha mengenal negara kita lebih dekat, dan kita harus memilii impian untu meningkatkan kualitas negarakita baik dalam hal politik, ekonomi, sosial maupun dalam hal budaya kita. Mari cintai tanah air kita dan buktikan melalui tindakan kita sehari-hari!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s